SiPangan - Regulasi

Dasar Hukum SiPangan

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pangan didukung oleh sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektoral pangan.

1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

3 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan.

4 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, data dan informasi pangan mencakup beberapa komponen strategis berikut.

Jenis produk pangan

Letak, luas wilayah, dan kawasan produksi pangan

Peluang dan tantangan pasar

Harga

Status gizi

Perkiraan pasokan

Prakiraan iklim

Kebutuhan pangan setiap daerah

Neraca pangan

Permintaan pasar

Produksi

Konsumsi

Ekspor dan impor

Perkiraan musim tanam dan musim panen

Teknologi pangan

Perkiraan musim tangkapan ikan

Akses bagian penting pada halaman SiPangan.

Data pangan berperan penting dalam mendukung tata kelola pangan nasional.

Pengambilan Kebijakan

Mendukung penyusunan kebijakan pangan berdasarkan data yang lebih akurat dan terintegrasi.

Ketahanan Pangan Nasional

Menjadi rujukan dalam pemantauan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan.

Keterbukaan Informasi

Mendukung penyediaan informasi pangan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.